Beranda Legislatif Paripurna DPRD Pagaralam Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden HUT RI ke 74

Paripurna DPRD Pagaralam Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden HUT RI ke 74

142
0
BERBAGI

PAGARALAM, GP – DPRD Pagar Alam laksanakan Sidang Paripurna Langsung dipimpin Ketua DPRD kota Pagar Alam Ruslan Abdul Gani SE, didampingi Wakil Ketua I Dedi Stanza SH, Jum’at (16/08/19) Sekira pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam dalam agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo dalam Rangka HUT RI Ke-74 Tahun 2019

Paripurna Dalam Rangka Peringati HUT RI ke 74 tersebut Dihadiri Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni SH, Wakil walikota, M Padli SE, FKPD, Seluruh Asisten, Staf Ahli, Purnawirawan, Toga,  Tomas, Seluruh Kepala , Seluruh Camat Sekota pagaralam, Lurah dan Anggota Paskibra tahun 2019 kota Pagar Alam bersama – sama mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT RI ke 74 . 

Dalam Pidato Presiden Sidang Bersama DPD dan DPR RI yang di buka Oleh Ketua DPD RI Dr. Oesman Sapta dalam pidatonya Beliau menegaskan delapan puluh satu persen (81%) tingkat Aspresiasi dalam pemilihan umum 2019 dapat menjadi suatu tolak ukur Penentuan kemajuan Indonesia kedepan. Indonesia, mengedepankan sandang, pangan dan papan,”kata presiden RI.

Pidato Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo menegaskan “saya yakin jika kita bersatu, menjadi Indonesia Maju, sekarang di Era Digital dan ekonomi Global indonesia tidak takut dalam menghadapi persaingan, kolaborasi harus kita lakukan, dalam menghadapi dinamika ekonomi, jangan hanya berdiam diri, dari itu butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

kita sudah memulai B 20 dan akan masuk Ke B 30, kita harus melakukan Expansi From Global of Global, kita harus berani mencegah Korupsi, Kita harus menghentikan Birokrasi yang rumit, regulasi yang tumpang tindi harus disederhanakan, kedaualatan Data harus dilindungi, karena Data lebih berharga dari pada Minyak, tata kelolah Pemerintah yang baik adalah diukur dengan mudah dan sederhana.”kata Presiden RI. 

Jokowi juga meminta Izin kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibukota Kepulau Kalimantan yang mana ibu kota adalah Simbol suatu Negara”.Ungkap Jokowi, dari pulau Mianggas Sampai Pulau Route, dan kami akan terus melakukan Pemantauan berdasarkan Undang-Undang, sekarang pemerintah dapat mengambil alih 51% saham PT Preefort,dan kita harus menghentikan Import dan Import.”Ungkap Jokowi.(paisa/Nov).