BANYUASIN, GP — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 di nilai sangat kecil sekali. Hal ini terungkap saat DPRD Banyuasin menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Banyuasin Tahun 2020, Senin (19/04).

Dalam sidang Paripurna tersebut diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Sangat Kecil sekali dan hanya tembus dengan Angka Rp 202 M, Dengan APBD Angka Rp 2.550 Juta, 7,94 % dari Ratio APBD.”Masuk dalam Katagori Kecil Sekali dari Penilian Kemandirian Keuangan Daerah.

Landasan Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana di ubah Menjadi Undang Undang No 23 Tahun 2014 Dan Diubah Kembali Menjadi Undang Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi Golkar Muhammad Naser saat dimintai tanggapannya
mengatakan bahwa Efektifnya roda pemerintahan harus didukung dengan retribusi jasa usaha, karena ini merupakan elemen penting dalam aktifitas pemerintahan khususnya Kabupaten Banyuasin.

Diisampaikannya, Perda Retribusi ini dinilai sangat berpotensi untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin dan ia berharap semua pihak terlibat di lapangan untuk menegakkan Perda tersebut.

“Perlu kita ingatkan juga kepada pengusaha-pengusaha besar yang ada di Kabupaten Banyuasin, patuhi Peraturan Daerah yang telah dibuat, dukung pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mencapai pembangunan di Kabupaten Banyuasin yang lebih maksimal lagi ke depannya,” kata dia.

Sumber apa saja yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kata M. Naser yang kerap di sapa menyebut bahwa berdasarkan Undang undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 2 ayat 2 Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
g. Pajak Sarang Burung Walet
F. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
h. Pajak Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian lanjut M. Naser, Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Parkir Khusus
f. Retribusi tempat penginapan / psanggahan Villa
g. Retribusi Rumah Potong Hewan
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
j. Retribusi Penyeberangan di Air
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kemudian pada Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c. Retribusi Izin Gangguan
d. Retribusi Izin Trayek
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan
[19/4 17.58] Naser DPR: Pasal 77 ayat (1)

“Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan /atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambanganan,” ujar dia.

Dijelaskan M. Naser dimana pada Pasal 108 Ayat (1) Objek Retribusi Daerah adalah :
a. Jasa Umum
b. Jasa Usaha
c. Perizinan Tertentu

Selanjutnya paa Pasal 110 Ayat (1)
Jenis Retribusi Umum adalah :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
c. Retribusi Penggantian bea cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian bea cetak peta
j. Retribusi Penyedian kakus
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
l. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pada Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Parkir Khusus
f. Retribusi tempat penginapan /pesanggahan Villa
g. Retribusi Rumah Potong Hewan
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
j. Retribusi Penyeberangan di Air
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c. Retribusi Izin Gangguan
d. Retribusi Izin Trayek
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. (Adm)