BANYUASIN, GP — Menindaklanjuti surat dari DPMD Banyuasin yang ditujukan kepada Camat Suak Tapeh Sashadiman Ralibi, S.Ag., M.Si, Pemdes Biyuku menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait validasi ulang data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) tahun 2021.

Musdesus tersebut bertempat di Kantor Desa Biyuku Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Senin (22/02) pukul 10.00 WIB. Musdesus ini dihadiri Kepala Desa Biyuku Imron Rosadi bersama jajaran Perangkat Desa Biyuku, Ketua BPD Erlangga beserta Anggota, PDTI Kecamatan Suak Tapeh Pebri Wansyah, ST, RT, Kadus dan undangan lainnya.

Kepala Desa Biyuku Imron Rosadi dalam penyampaiannya mengatakan bahwa menindaklanjuti surat dari DPMD Banyuasin KPM Penerima BLT DD tahun 2021 akan divalidasi dan dievaluasi serta diverifikasi kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa KPM Penerima BLT DD diprioritaskan untuk keluarga miskin atau tidak mampu.

Kata dia, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan RI No.222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa bahwa jaring pengaman sosisal sebagaimana di maksud pada Ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No.13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

“Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami dari Pemdes Biyuku mendata ulang KPM BLT -DD tahun 2021 dengan mengacu pada KPM BLT -DD tahun 2020,” kata Kepala Desa Biyuku Imron Rosadi dalam penyampaiannya saat memimpin Musdesus tersebut, Senin (22/02).

Lanjut dia, KPM Penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada poin 1 di validasi sesuai dengan kretaria yakni pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BST dan bantuan sosial Pemerintah laninnya.

“Hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 di Musdesus disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi dan diverifikasi dan hasil verifikasi dari Camat ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa tentang penetapan KPM BLT DD tahun 2021.Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada poin 4 disampaikan kepada Bupati Banyuasin cq Kadis DPMD Banyuasin paling lambat Minggu ke empat bulan Januari 2021,”terang dia

Sekdes Biyuku Dwika Transprasetia,S.P menyampaikan bahwa pada Tahun 2020 jumlah Penerima BLT DD sebanyak 136 KPM dan setelah dievaluasi dan diverifikasi ditetapkan sebanyak 33 KPM ditambah KPM yang baru sebanyak 13 KPM jadi total keseluruhan yang sudah disepakati sebanyak 46 KPM.

“Hasil kesepakatan bersama data KPM yang lama dari 136 menjadi 33 KPM dan ada KPM yang baru sebanyak 13 KPM
yang masuk kretaria Miskin, Janda, Duda, Lansia dan Distabilitas yang memang dari keluarga miskin. Jadi
13 KPM baru memang sesuai degan kretaria tersebut,”terang dia

Dikesempatan yang sama Ketua BPD Desa Biyuku Erlangga dan anggotanya pada prinsipnya menyetujui hasil Musdessus hari ini.”Kami BPD pada sepakat dengan hasil musyawarah desa hari ini, semoga kita semua bisa menerima hasil musyawarah ini dengan kesepakatan bersama dan dapat di sosialisasikan kepada warga masyarakat,” kata dia

Sementara PDTI Kecamatan Suak Tapeh Febri Wansyah, ST dalam penyampaiannya juga menyebutkan bawa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 4 peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Bahwa jaring pengaman sosial sebagaimana di maksud pada ayat 2 berupa BLT desa dan peraturan Menteri desa , Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana De Desa tahun 2021,” terang dia.

Kata dia, Penerima BLT bukan lagi yang terdampak Covid – 19 dan bagi keluarga yang menerima UMKM, PKH, BST dia tidak lagi menerima BLT dan masyarakat yang mendapat pinjaman dari Bank Mekar kalau dia memang miskin dia boleh menerima BLT,” terang dia.

Febri Wansyah menegaskan bahwa berdasarkan data lama jumlah KPM BLT – DD pada tahun 2020 berjumlah 136 KPM dan ini yang akan di seleksi dulu setelah itu baru pembahasan KPM pendatang baru yang memang layak untuk menerima BLT. (Adm)