BANYUASIN, GP — Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Anggota DPRD Banyuasin Muhammad Naser menyebut bahwa Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Lebih lanjut dikatakan M. Naser yang biasa di sapa, bahwa Tata Kelola Keuangan (TKK) Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kebijakan APBD dan investasi agar Terciptanya Pembangunan Yang Berkeadilan agar Merata, Efektif, Efisien, Ekonomis Tranparan, Akuntabel (BME3TA). Menuju Masyarakat yang Sejahtera.

“Kita tahu menata kelola keuangan dalam segala kegiatan dan urusan itu sangat penting sebab, selain bisa menentukan kebijakan hingga terciptanya pembangunan yang berkeadilan merata, efektif, ekonomis, efisien dan transparan (BME3T),”ujar M. Naser.

M. Naser menuturkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pada akhirnya nanti TKK lanjut M. Naser, yang transparan bisa mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.”Ya, saya meyakini TKK yang dikelola dengan transparan akan mewujudkan pembangunan baik SDM maupun pembangunan Insprastutur yang mensejahterakan masyarakat,”tutur dia..

Dikatakan dia bahwa landasan Penyusunan Keuangan Daerah mengacu pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 5 ayat 2 dan Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Perubahan Pertama Menjadi Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan Kedua menjadi Undang Undang No 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Selanjutnya Undang Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Imdonesia, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Juga mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 serta Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” beber dia.

M. Naser juga menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD.

“Proses Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah,” kata dia.

Oleh karena itu terang M. Naser, APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

“Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,”jelas dia.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD),” tandas dia. (Adm).