BANYUASIN, GP — Zainul Ikhsan, S.Sos, selaku Lurah Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III, gencar mensosialisasikan terkait dengan penerapan Perbup Nomor 20 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan

pencegahan Covid 19 di Kabupaten Banyuasin.

“Dengan telah di terbitkan nya Perbup Nomor 20 tahun 2020, menyangkut tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan
pencegahan Covid 19, saat ini kami dari pihak kelurahan terus mensosialisasikan nya kepada masyarakat, termasuk meneruskan Perbup Nomor 20 kepada para RT untuk disampaikan kepada masyarakat nya,” kata Lurah Zainul Ikhsan, kepada media ini, Selasa (15/09).

Lurah Zainul Ikhsan mengemukakan, Perbup tersebut ditetapkan pada bulan Agustus lalu dan baru resmi diundangkan pada 14 September 2020 karena beberapa hal, antara lain sejumlah libur nasional dan beberapa agenda kerja yang harus diselesaikan.

Perbup ini lanjut dia, mulai disosialisasikan pertama lewat Operasi Yustisi Polres Banyuasin bersama Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Banyuasin pada, Senin (14/09). Perbup ini juga merupakan amanah dari Instruksi Presiden dan instruksi Mendagri.

“Sejak Covid 19 ditetapkan sebagai KLBmaka himbauan-himbauan terus kita gencarkan guna mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,”ujar dia.

Pihaknya juga gencar mengedukasi masyarakat untuk menaati protokol kesehatan dan pihaknya berharap agar media juga dapat mensosialisasikan Perbup Nomor 20 ini sehingga masyarakat lebih taat untuk menjalankannya.

“Pemkab Banyuasin juga turun ke masyarakat untuk membagikan masker ke sejumlah titik yang sudah dibidik, khususnya kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker sekaligus memberikan edukasi,” tutur dia.

Menurut Lurah Zainul Ikhsan, bahwa Tahun 2020 ini sanksi bagi perorangan yang melanggar bisa berupa Teguran Lisan dan Tertulis, Kerja Sosial dan Denda Rp. 100.000,00.

“Kemudian, bagi pelaku usaha sanksi bisa berupa Teguran Lisan atau Tertulis, Dendan Rp. 200.000,00, Penghentian Operasional Sementara dan Pencabutan Izin Usaha,” Pungkas dia. (Adm).