PAGARALAM, GP – ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam Bantah Hambat Anggaran Yang Di Ajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikan (DKP2) Untuk Perbuatan Master Plan Balai Benih ikan (BBI) Kota Pagaralam.
       
“Kami tidak berhak menghambat Perbuatan Master Plan, apalagi untuk pembangunan dan Kemajuan Pembudidayaan Ikan di Kota Pagaralam. Kami tidak memiliki kapasitas untuk menghambatnya,” kata Ketua DPRD Pagaralam Jenni Shandiyah Bersama Anggotanya Pandin Pirmansyah yang gunakan Hak Jawabnya di Medsos, Minggu (4/10/2020). Di Akun wartawan media Garudapos.Com Biro Pagaralam Terkait Berita sebelumnya DPRD Tidak Setujui Anggaran Master pland BBI.
        
Dia menegaskan Selaku Ketua DPRD kota Pagaralam tidak memiliki Kewenangan untuk Menghambat pembangunan atau Anggaran yang di ajukan Oleh Plt DKP2 Kota Pagaralam Ir Hj Zaitun terkait Rencana Pembuatan Master Plan untuk Balai Benih Ikan (BBI).

Tim TAPD tidak menyetujui, sebab ada Kegiatan dalam Program tersebut,  Anggaran yang apabila di Realisasikan tidak dapat di pertanggungjawabkan pada saat pencairanya.”kata Jenni Ketua DPRD kota Pagaralam.

Lanjut Jenni, TAPD Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengakomodir dari Sekretaris Daerah (Sekda) Selaku Ketua Tim TAPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dan Dinas Keuangan dan semua tertuang dalam berita Acara dalam Rapat.”ujarnya.

Jadi DKP2 saat Rapat bersama DPRD Pagaralam, yang langsung di pimpin oleh Plt Kepala Dinas Ir Hj Zaitun MSi tidak dapat menjelaskan terkait Penggunaan yang Lain-lain kecuali untuk Master Plan Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sedangkan kode rekening hanya satu sementara di Anggaran Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).”jelas Jenni.
       
“Jadi tidak benar kalau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam Tidak menyetujui atau menghambat Master plan apalagi itu untuk masyarakat dan pembangunan pagaralam,” ujarnya.

Ditambahkan Salah satu Anggota DPRD yang juga ikut di Tim TAPD Politisi Partai Hanura Pandin Pirmansyah mengatakan, Bukan Tampa alasan, yang jelas Tim TAPD saja tidak dapat menjelaskan permasalahan yang ada di SKPD. Kita dapat lihat bersama apa masalah di dinas tersebut.”ungkap pandin.
        
Sebelumnya, Plt Ir Hj Zaitun MSi didampingi Sekretaris DKP2P Ir M Sarbani bersama rombonganya saat di Wawancarai Media ini jum’at (2/10/2020), Dinas kunjungi salah satu Pokdakan Mengatakan saat ini ada 75 Kelompok Pokdakan di Pagaralam, salah satunya Pokdakan Putri Saudagar Satu yang beralamat di Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagaralam Utara.

Zaitun mengatakan, saat ini yang paling diharapkan Pokdakan adalah Permintaan bantuan berupa Alat angkut Ikan Motor roda 3 sebagai alat transportasi, dan pelatihan ilmu perlu narasumber tenaga ahli dalam pembudidayaan ikan serta mesin buat Pakan Ikan, butuh bantuan Pemkot Pagaralam untuk mempasilitasi Usulan ke pemerintah Pusat namun untuk mencapai itu DKP2 Harus menyiapkan Master Pland nya dulu.” kata Zaitun.

Zaitun : menceritakan Kalau DKP2P Saat Pembahasan Anggaran Perubahan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam Telah mengusulkan anggaran untuk Master Plan Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima puluh juta Rupiah). Namun tidak di Acc, Dari hasil pertemuan.”ungkapnya.

Sementara Ketua Tim TAPD Drs Samsul Bahri MSi saat di hubungi media kliksumatera.com Minggu malam (4/10/2020) Menjelaskan, Terkait Pembahsan Master pland dana yang di ajukan DKP2P Rp 250.000.000,00 untuk master pland biayanya Rp 100.000.000,00 biaya makan minum dan SPPD Rp 150.000.000,00 sementara biaya master pland disetujui oleh Banggar DPRD, tapi Banggar memintak penjelasan pada Plt Dinas Dkp2p Ibu Ir Zaitun tentang SPPD yang bernilai Rp 135.000.000,00. Nah yang di pertanyakan ada 5 orang eselon 2 melakukan SPPD ke Jakarta dalam satu kali berangkat per orang Rp 11.000.000,00 X 5 orang berjumlah Rp 55.000.000,00.

Yang di Pertanyakan Tim TAPD, Apakah Boleh SKPD membiayai orang lain dengan SPPD dinas DKP2P, dan Tim TAPD Menjelaskan kalau SKPD itu tidak di perbolehkan membiyai orang lain (Narasumber) dari Jakarta karna melanggar aturan keuangan, tapi untuk penginapan, makan minum dan transportas yang di perkenankan, namun Plt Dkp2P Ir Zaitun tidak dapat menjelaskan terkait SPPD tersebut, hingga ahirnya Plt Dkp2P Tetap pada usulanya kalau yang di serujui Rp100.000.000,00 tidak dapat dilakukan jika Narasumber yang Dibutuhkan tidak di bantu dan pembahasan tidak dapat titik temu hingga ahirnya Plt DKP2P Zaitun tidak bersedia Tanda tangani Berita acara Pembahasan dan Pagu kembali sesuai KUPA.”jelas Samsul. (Pai/NoviC)