MUARA RUPIT, garudapos.com – Jum’at 23/2 sekitara pukul 9.30 Wib Mengelar acara Facus Group Discussion (FGD), upaya Menghadapi Konflik Pilkada Serentak 2018 Akibat Sengketa Perbatasan Musi Rawas Utara (Muratara).

Acara Gerakan Pemuda Muratara tersebut berlangsung di ruang pertemuan Aula RM Sederhara, bertempatan di kekurahan Muara Rupit,Kecamatan Rupit.

Acara dibuka oleh Syarif Hidayat Bupati Muratara diwakili asisten 1 Tarmizi dengan menghadirkan narasumber antara lain  AKBP. Bayu Dewantoro Kapolres Mura, Agus Mariyanto Ketua KPU Muratara, Ardiansyah Ketua  Panwaslu Muratara, Firdaus Kabag Tapem, Efendi Aziz Kabag Hukum, Kpt. Inf Agus Cahyono Danramil Rawas Ilir atau Perwakilan Kodim, Syukur Disdukcapil Kab. Muratara, serta diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari OKP, LSM, Media, tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Ketua Gerakan Pemuda Muratara Hadi Yatullah mengungkapkan penuh harapan mencari solusi dan menciptakan demokrasi sejati. Sehingga mengadakan FGD sebagai upaya menghadapi konflik pilkada serentak 2018 akibat sengketa perbatasan di wilayah Muratara.

“Terciptanya demokrasi sejati merupakan harapan kami sehingga pilkada serentak bisa berjalan sesuai harapan,” katanya

Ia mengaku untuk mensosialisasikan acara tersebut mereka memberikan kepada narasumber yang tepat. “Kita serahkan kepada nara sumber yang kami anggap tepat untuk mensosialisasikannya.”ungkapnya.

Sementara Tarmizi, Asisten I Pemkab Muratara mengatakan, dalam kegiatan tersebut ada beberapa permasalahan perbatasan yang memang harus dibenahi sebelum masuk hari pemilihan kepala daerah.

“Di sini ada 4 sekmen mengenai perbatasan Kabupaten Muratara, yakni perbatasan Mura, Muba, Rejang Lebong dan perbatasan dengan Provinsi Jambi. Didalam perbatasan inilah kabupaten Muratara melakukan gugatan balik karena berdasarkan pate DOB jauh meyimpang dari apa yang ditetapkan kabupaten Muratara.” Jelasnya

Dirinya meminta, dalam pemilihan kepala daerah nanti harus netral sebagai aparat dan harus turun langsung ke masyarakat guna mensosialisasikan ke masyarakat bawah. (JUN)