BANYUASIN, GP — Pendamping Desa Kecamatan Suak Tapeh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana persiapan sosialisasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Korcam Pendamping Desa Kecamatan Suak Tapeh Febri Wansyah, ST bertempat di Sekretariat Pendamping Desa di Kantor Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Senin (13/09).

Hadir pada Rakor tersebut Camat Suak Tapeh Sashadiman Ralibi, S.Ag., M.Si yang diwakili Kasi PDP Suhendra, S.Sos., M.Si, PDP Pendamping Desa Kecamatan Suak Tapeh Muslimin, S.Pd dan Baharudin, ST, Pendamping Lokal Desa (PLD) M. Yusuf, Umiyul, A. Md dan
Sri handayani.

Korcam Pendamping Desa Kecamatan Suak Tapeh Febri Wansyah, ST, saat membuka Rakor tersebut mengatakan Rakor ini persiapan akan adanya sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait dengan adanya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

“Berdasarkan aturan tersebut bahwa
prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2022 salah satunya mencakup kegiatan pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor prioritas nasional yang ditetapkan selanjutnya,” ujar Febri sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Febri menerangkan prioritas penggunaan DD pada 2021 yakni Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan diantaranya penurunan beban pengeluaran antara lain pemberiaan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai BLT.

Kemudian lanjut Febri mengatakan peningkatan pendapatan antara lain pemerdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan pengembangan ekonomi lokal, serta penyediaan akses pekerjaan padat karya tunai.

Dia juga menuturkan bahwa Prinsip – prinsip prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip yakni
kemanusian adalah pengutamaan hak hak dasar, harkat dan martabat, keadilan pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.

“Selanjutnya kebhanikaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman dan keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi,”jelas dia seraya menambahkan
Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan
Pemembangunan atau mengembangkan Posyandu, pos kesehatan desa (Poskesdes), Pendidikan anak usia dini (PAUD), Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes).

Disampaikan Febri bahwa pada Rapat koordinasi tersbut juga membahas tentang penggunaan dana desa tahap ke 2 di Kecamatan Suak tapeh dimana mayoritas dana desa tahap ke 2 desa desa melaksanaakan kegaiatan pembangunan bedah rumah tidak layak huni dan kegiatan pemberdayaan.

Sementara Camat Suak Tapeh Sashadiman Ralibi, S.Ag., M.Si yang disampaikan Kasi PDP Suhendra, S.Sos. M.Si menambahkan bahwa penggunaan dana desa juga diarahkan untuk mencapai SDGs Desa, sesuai dengan potensi dan masalah desa setempat sesuai hasil pendapatan IDM (Indeks Desa Membangun) Berbasis SDGs Desa 2021.

“Ada 18 tujuan SDGS Desa, yaitu mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, serta desa layak air bersih dan sanitasi,” ujar Suhendra memaparkan seraya menyebut bahwa terkait Permendes ini harus segerah disosialisasikan kepada Pemerintah Desa.

Terkait dengan SDGs Desa, lanjut dia, juga menyasar terwujudnya desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman.

Dalam aspek lingkungan, ia menambahkan, SDGs Desa menekankan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, dan desa peduli lingkungan darat. “Dalam aspek kelembagaan, hendak dicapai desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Suhendra juga menyampaikan bahwa dana desa 2022 yang direncanakan juga digunakan untuk pemodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).”Desa telah memiliki prioritas pembangunan yang dijalankan secara bertahap, baik menurut RPJM Desa setiap enam tahun, maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahun,” pungkas dia. (Adm).