BANYUASIN, GP– Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, Senin (08/02) lalu.

Terkait hal tersebut, anggota DPRD Banyuasin dari Komisi II , Emi Sumirta, SE., M.Si akhirnya melayangkan surat usulan pembentukan Perda dengan nomor : 001/DPRD/2021 yang ditujukan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuasin tertanggal 18 Februari 2021.

Perda Pondok Pesantren merupakan turunan dari Undang Undang Nomo 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren yang merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas pasentren dalam mengatur tata cara pengusulan program Perda untuk menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak khususnya di lingkungan pesantren.

“Sehubungan dengan hal tersebut, saya sampaikan usulan agar adanya pembentukan Perda Pondok Pesantren”jelas Emi Sumirta selaku anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi PKB ini dalam surat usulannya yang diterima media ini lewat pesan wahatsApp, Sabtu (20/02).

Emi juga mengharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Bapemperda Kabupaten Banyuasin agar segera mengabulkan usulan yang saya sebutkan dalam surat usulan tersebut. “Apalagi hal tersebut, berkaitan erat dengan Program Banyuasin Relegius,” tegas dia. (Adm)