Beranda Legislatif DPRD: PT Supreme Energy Rantau Dedap Diduga Lampaui Batas Izin Pakai Hutan...

DPRD: PT Supreme Energy Rantau Dedap Diduga Lampaui Batas Izin Pakai Hutan Lindung

554

PAGARALAM, GP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Lahat Menduga PT Supreme Energy Rantau Dedap Melampaui batas pinjam pakai hutan lindung, Hal ini diungkapkan H Nopran Marjani saat dihubungi melalui Via telpon, Minggu (26/01/2020) oleh media Garuda Pos. Com.   

DPRD Kabupaten Lahat H Nopran Marjani SPd mengatakan, PT Supreme energy Rantau Dedap yang berada di Daerah Tunggul Bute, Kabupaten Lahat belum ada pengalihan Hutan Lindung dan itu jelas menyalahi aturan undang undang, Karena setelah pihak PT SERDP mendapat izin seluas 91 Hektare seharusnya sudah ada hutan pengantinnya, dan harus disiapkan setelah dari Mentri kehutanan,”Katanya. 

Nopran Menambahkan, Hal Ini sangat aneh, lahan penganti hutan lindung tidak ada, Fungsi Hutan Lindung itu adalah untuk penyerapan Air, Kesuburan, Ekosistem, dan lain sebagainya,” Kata dia. 

Jadi Kata Nopran, Pemerintah harus Mengalihkan dulu dari 91 hektare yang dijadikan Tambang tersebut, dimana dialihkanya.”tanya Nopran. 

“Sudah Seharusnya setelah ada penganti Hutan Lindung, baru bisa digarap lahan pengeboran saat ini, sedangkan paktanya Penganti Hutan belum ada, sudah digarap,”ujarnya.

Dampak dari Pengarapan itu Jelas Nopran, Adanya bencana seperti banjir, Longsor, Erosi. Dan Ekosistem hewan terganggu antara lain adanya serangan harimau beberapa waktu lalu, karna, Pinjam pakai ini di atur oleh Menteri Kehutanan nomor 60 tahun 2016, sebenarnya Hutan lindung tidak boleh dijadikan Tambang pada UU. No 41 tahun 2000 atau 1999, kalau dirubah dengan UU tahun 2004 nomor 19 bisa digarap Hutan Lindung tersebut,” terangnya.

Dikatakan Nopran, Yang kami persoalkan Pungsi Hutan Lindung itu, seharusnya mereka mempunyai izin, dari 91 HK, kenapa bisa lebih menjadi 115 HK. “Karena Persyaratan izin mengarap Hutan, harus ada Pengalihan Hutan terlebih dulu,” Ujar Nopran. 

Nopran menuturkan, Kalau terbukti tidak ada Penganti Hutan Lindung, distop dulu PT Supreme energy Rantau Dedap itu, itu tidak boleh digarap. “Langsung kita tinjau kembali izin mereka kalau tidak memenuhi syarat pengarapan,” Pungkasnya.(Pais/Novic).