Beranda Legislatif DPRD Pagaralam: Proyek Jambatan Lematang Belum Pernah Masuk Anggaran APBN

DPRD Pagaralam: Proyek Jambatan Lematang Belum Pernah Masuk Anggaran APBN

205
BERBAGI

PAGARALAM, GP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pagaralam saat Dihubungi Rabu (8/1/2020) Ketua Jenni Shandiyah SE MH menggatakan, Rencana Pembangunan Jembatan Layang lematang Indah di Pagaralam memang belum pernah sama sekali masuk di Anggaran APBN.

“Hal Ini kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah klarifikasi dan sudah mengadakan pertemuan Kepada Pihak Kementrian PUPR 
Ir. Bowo Sudiatmo, Kepala Subdit pemograman Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga dan Syaputera A.Ghani, ST, MT Kabid Perencanaan dan Pemantauan BBPJN V Palembang.”kata Jenni 

Kunjungan DPRD Pagaralam untuk koordinasi menanyakan terkait tertundanya rencana pembangunan Jembatan layang Lematang tersebut serta kami sampaikan juga bahwa issu yang beredar di Pagaralam sudah sampai ditingkat lelang tetapi Anggarannya sudah di pangkas karena ada kepentingan yang lebih besar lagi yaitu persiapan untuk kegiatan Asian Game disamping ada divisit anggaran nasiona,”ujar Jenni.

Ketua DPRD Pagaralam Jenny Menambahkan, Itu salah makanya lelang itu tidak diteruskan karena Anggarannya tidak ada.”Jadi jangan sampai persepsi masyarakat dipangkas, kalau secara teknis kita tidak akan pernah dianggarkan, tetapi alasan kita masalah Kemanusian untuk keselamatan dan persamaan hak warga negara Indonesia, dan juga itu satu satunya akses jalan menuju ke Kota Pagaralam,” Jelasnya.

Ketua DPRD Pagaralam Jenny Shandiyah SE MH menyampaikan, setelah pulang dari Jakarta DPRD Kota Pagaralam melalui komisi 3 akan berkoordinasi dengan Pemkot Pagaralam terkait hasil yg sudah kami terima dari kunjungan dan rapat kami ke kementerian Selasa, 7 Januari 2020 kemarin, Secara Theknis tidak akan Pernah terealisasi, tetapi melalui alasan lainnya yaitu kemanusiaan karena sudah terjadi banyak kecelakaan di ruas jalan Lematang ini, dan juga merupakan satu – satunya akses atau pintu masuk ke kota Pagaralam.”Kata Jenny. 

Sementara WaliKota Pagaralam Alpian Maskoni SH, saat di Mintak keterangan oleh media ini Sekarang kita akan juga minta Rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, karena Gubernur sudah pernah ngomong secara lisan akan di bawa ke Mentri PUPR langsung, karena Gubernur ada akses disitu.”kata Walikota Alpian. 

“Tahun 2019 lalu ada kunjungan pertemuan dengan kementerian PUPR di Pagaralam, dan tahun 2020 ini akan secepatnya bertemu langsung ke kementrian PUPR, Jadi Pemkot Pagaralam tergantung jadwal dari Gubernur, pemerintah kota pagaralam  mengikuti  prosedur itu dan seluruh desain serta perencanaan seperti FS dan DED yang pernah di lelang itu sudah dipersiapkan semua,” Ungkap Alpian. (pais/ Nov).