BANYUASIN, GP – Sidang Paripurna DPRD Banyuasin dalam agenda mendengarkan Pandangan 7 fraksi, sempat diwarnai intrupsi. Salah satu anggota DPRD mendesak agar Pemkab Banyuasin Terbuka terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga seluruh anggota dewan dapat menjalankan tugas pengawasan anggaran.

Kekecewaan terhadap sikap kurang terbukanya Pemkab Banyuasin terhadap RKA, disampaikan oleh Muhammad Naser anggota DPRD dari fraksi Golkar. Mestinya RKA yang merupakan penjabaran APBD Banyuasin tanpa diminta harus diserahkan ke seluruh anggota dewan.

“Kami harap Pemkab Banyuasin terbuka soal RKA, supaya kami bisa melakukan fungsi pengawasan anggaran,” tegas M Nasyir dari Fraksi Partai Golkar dengan nada lantang dihadapan seluruh anggota dewan, wakil Bupati, Sekda dan para kepala Dinas.

Masih kata Nasir, sejak dilantik tahun 2019 hingga kini RKA tidak ada di tangan anggota dewan. Menurutnya ini sama saja melemahkan fungsi dewan sebagai pengawas anggaran.“Sehingga menyebabkan fungsi dari kami selaku anggota dewan tidak dapat digunakan,” ungkapnya dengan nada kesal.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Banyuasin dengan persetujuan wakil Bupati Banyuasin yang hadir dalam sidang paripurna, akan segera menyerahkan RKA yang dibutuhkan DPRD Banyuasin untuk dilakukan fungsi pengawasan.

“RKA itu bisa diminta oleh anggota dewan sesuai fungsinya sebagai pengawasan anggaran. Kami dalam waktu seminggu ini berikan RKA ke anggota dewan,”katanya.

APBD Banyuasin sendiri tahun 2020 bejumlah 2,3 Triliun rupiah. Selain itu Pemkab Banyuasin melakukan pinjaman ke pihak perbankan senilai 288 Miliar Rupiah. Dana Tersebut digunakan untuk menunjang program visi dan misi banyuasin bangkit adil dan sejahtera tahun 2023. (Adm)