BANYUASIN, GP — Dibentunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sei Sembilang bebera waktu lalu dengan salah satu tujuan dapat mensejahtrakan para petani di bumi sedulung setudung, namun hal tersebut kini jauh panggang dari api. Hal tersebut diungkapkan Oleh Harjito warga jalur 17 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

“Mengapa tidak karna BUMD Sai Sembilang kini bukan membeli beras dari petani namun dari cukung di Palembang dan yang parahnya lagi melalui perantara (Broker),” kata Harjito kepada wartawan.

Disamping itu jelas dia, beras hasil kerjasama tadi dijual ke ASN yang ada di Banyuasin dengan harga pasar. Sehingga bagi rayat Banyuasin atau ASN di Banyuasin dirasa menjadi memberatkan

Terkait dengan hal ini, Emi Sumirta , SE., M.Si selaku Anggoya DPR Banyuasin dari fraksi PKB saat diminta pendapatnya mengatakan, bahwa dirinya sangat menyesalkan prihal itu terjadi karna tujuan dan roh BUMD Sai Sembilang tidak tercapai dan dapat di duga menyengsarakan

“Jika memang terjadi sangat disesalkan, cita-cita BUMD dilahirkan agar bisa menjadi salah satu solusi bagi petan dalam mengatasi anjloknya harga beras ketika musim panen tiba.” kata Emi Sumitra pria yang juga diketahui sebagai Ketua Pagar Nusa Sumatera Selatan ini.

Bahkan lanjut Emi sapaan akrabnya, BUMD diminta bisa menjalin kerjasama degan daerah-daera lain seperti Bangka, Jambi dan Pekan Baru yang membutuhkan pasokan beras dan selama ini dilakukan pihak-pihak swasta.
Emi juga mengatakan, kalo seperti ini kejadian nya bukan solusi berarti malah menimbulkan polemik baru karena tetap yang diuntungkan pihak-pelemik tertentu, bahkan bisa menyalahi wewenang degan menggunakan kekuasaan.

“Saya harap Pemda Banyuasin segera mengembalikan BUMD ke qhitah nya. Yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Banyuasin sepenuh nya walaupun bisa bertindak sebagai perusahaan konvensional tapi bukan mencari keuntungan kepada masyarakat Banyuasin” kata Emi

Dan saya rasa tegas Emi, BUMD tidak perlu menggunakan pihak ke 3 yang sifatnnya pribadi. BUMD bisa menjalin kerjasama dengan petani melalui kelompok tani, gapoktan, kelompok lumbung dan kelompok lain nya, yang keuntungan nya bisa dinikmati masyarakat bukan perorangan

Untuk diketahui bahwa dari berita yang telah tayang di media online kalau Sekda Banyuasin Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M.Si akan memanggil direktur BUMD Sei Sembilang terkait adanya tudingan mengunakan jasa pihak ketiga (Broker)untuk bekerjasama dengan distributor beras yang ada di Palembang
“Saya akan panggil direktur BUMD Sai Sembilang dan permasalahan itu akan kita tindak lanjuti dan jika terbukti kerjasama itu kita akan hentikan” kata H Senen Har diruang kerjanya (30/03).

Sekda juga mengatakan kerjasamanya BUMD Sai Sembilang dengan pihak ketiga itu karna prasaran untuk mengelola beras yang di beli dari petani Banyuasin belum siap hingga dilakukan terlebih dahulu kerjasama dengan pihak ke tiga“Tahun 2022 BUMD Sei Sembilang itu sudah akan membeli hasil panen dari petani yang ada di Banyuasin. Saat ini sudah tiga gudang disiapkan diantranya tahun depan yang sudah siap berofrasi di kecamatan Tanjung lago,”kata Senen Har

Saat disinggung mengenai ASN yang dipotong gajinya untuk bayar 20/kg beras Sei Sembilang dengan harga Rp 11.500/kg dengen rincian 7400 ASN,
dia mengatakan bahwa pemotongan itu bukan duit gajih ASN tapi Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dan saat ini ada 1800 ASN yang dipotong untuk bayar beras sembilang oleh bendahara.”Saat ini beras yang di distribusikan oleh BUMD Sei Sembilang itu sebanyak 40 ton untuk ASN sementara guru itu tidak menerima beras Sedulung Setudung jadi mereka tidak dipotong” kata Senen Har

Terkait. isu kerjasama antara BUMD Sai Sembilang itu mengunakan jasa pihak ketiga sangat santer dan diduga yang menjadi perantaranya Jk, Am dan Sa yang merupakan kroni – kroni petinggi di Banyuasin. Menurut Nt itu perantara Jk, Am dan Sa dan mereka mendapat Pee Rp5000/per karung yang berisi beras 10/Kg.

“Saya tahu katanya dimana tempat terakhir mereka melakukan pertemuan dan saya tau persis berapa yang mereka teriama fee dari beras sedulung setudung itu jadi selayaknya permasalahan itu ditinjau ulang pak sekda”. kata Nt di Hadapan Sekda Senen Har saat berada di ruang kerja Sekda, Selasa (30/03). (Adm)